Transmigrasi di Papua: Gubernur Papua Main Mata

Ilustrasi

Oleh, Marko Sani

Terlalu ribet bicara masalah transmigrasi hingga harus jelaskan secara rinci pengertian, fungsi, hingga yang mendetailnya mengenai transmigrasi secara teoritis. Kalau bicara soal teoritis mengenai permasalahan sosial berarti kita harus kembali ke pendidikan Indonesiadi bangku SD Kelas 4.

Transmigrasi kalau secara kenyataan dan realita bahwa kita antar orang yang tidak mampu (orang miskin) ke tempat yang lain. Tempat dimana mereka bisa hidup damai dan sejahtera di tempat tertentu.

Beberapa waktu lalu saya sempat baca status di facebook. Atas nama, Yason Ngelia. Statusnya dituliskan begitni, “Gubernur sendirian Tolak Tranmigrasi di Papua. Sama Nilainya ketika mahasiswa Tolak Otsus Plus. Sama~sama sendirian. Mahasiswa sendirian, kini Gubernur sendirian tanpa mahasiswa.”

Sedikit lucu baca percakapan tersebut. Tapi lucunya dosorot ke gubernurnya bukan penulis status. Kenapa sedikit lucu, kita bukan bicara soal kenyataan dan realita ini baru pendapat orang yang tidak tahu nantinya akan terjadi seperti bagaimana.

Gubernur tolak transmigrasi di Papua, tapi gubernur menerima Otsus Plus di Papua. Terus mahasiswa menolak Otsus Plus, mahasisa belum keluarkan pernyataan dalam bentuk aksi tentang penolakan transmigrasi di Papua.

Kedua pernyataan ini yang menjadi pertimbangannya, kenapa saya menuliskan judul gubernur Papua bermain mata di atas. Secara logika bahwa gubernur sudah melakukan suatu tindakan yang disebut sebagai instrumen problem.Sistem masalah tidak tahu gubernur sadar atau tidak.

Gubernur Papua main mata dengan pemerintah Pusat. Tidak disangka, secara kebetulan kasus-lasus dulu tentang pernyataan gubernur mengenai pemekaran dan transmigrasi yang dikirim dari luar Papua. “Saya akan pindah negara lain, kalau pemerintah pusat kasih pemekaran untuk Papua dan kasih transmigrasi untuk Papua.” Slogan yang sempat dikeluarkan oleh gubernur Papua, Lukas Enembe.

Sekarang bagaimana tanggapan pemerintah pusat. Pergantian pemeritahan dari rezim SBY hingga sekarang rezim Jokowi-JK. Dalam hal ini bahwa masyarakat Papua secara menyeluruh menolak dengan tegas adanya transmigrasi dan pemekaran wilayah dan provinsi di tanah Papua.

"Jadi, pemekaran harus mendapat persetujuan dari lembaga-lembaga ini dulu, pusat jangan proses sembarang,” kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Kota Jayapura, Papua, Minggu (2/11) dalam suarapapua.com edisi Senin, 3 November 2014.

Kalau lembaga-lembaga yang dimaksudkan gubernur setuju atas pemekaran yang akan diadakan, sama halnya dengan gubernur kerjasamasambil main mata dengan pemerintah pusat, alias Jakarta.

Kasus gubernur dengan istilah-istilah kalau pemekaran nanti pindah wargan egara, lah, sama seperti Anas Urbaningrum yang katanya tidak melakukan korupsi apa pun, kalau ada sepeser pun yang di korupsi, gantung dia di Monas.

Tidak disangka, kalau kita melihat kembali garis kordinasi yang begitu kentara. Saya secara tegas menolak adanya pembuatan buku yang berjudul “Anak Gunung Jadi Gubernur”. Secara esensinya dan implementasinya rakyat Papua belum menikmati yang namanya kesejahteraan yang menyeluruh.

Sudah banyak sekali kasus yang sudah dibuat gubernur Papua dengan berbagai cara yang sudah dilakukan dari berbagai bentuk dan prospek mulai dari pemilihan hingga jalannya roda pemerintahan di Papua.

Semua tersistem hanya saja kalau kita mencoba untuk menganalisis. Saya bukan peramal atau tukan prediksi, tapi secara kordinasi memang menjadi kenyataan bahwa gubernur Papua seenaknya saja seperti anak kecil yang mengandai-andai sesuatu yang tidak mungkin terjadi.

Program pembangunan sampai saat ini belum juga berjalan dengan baik. Salah satunya pendidikan gratis dan kesehatan gratis yang jelas-jelas baleho-baleho yang sudah ditempelkan di seluruh tanah air Papua.

Saya menuliskan tulisan ini bukan untuk  membuat kehancuran di tanah Papua, secara tutor perubahan belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat jelata. Dalam hal ini revolusi harus menajdi sasaran utama kalau menajdi seorang gubernur yang bisa memanusiakan manusia dalam masa pemimpinnya.

Akhirnya bahwa, menjadi seorang gubernur tak hanya seenaknya mebuat janji yang tidak masuk di akal. Gubernur main mata, melihat perkembangan yang sudah terjadi, hanya saja tindakannya harus ada dari pihak-pihak untuk melarang keras proses pembangunan melalui transmigrasi dan pemekaran kota dan wilayah.

Penulis adalah peneliti kehidupan sosial para pemimpin Papua dari gubernur hingga bupati dan kepala-kepala kampung